Sebuah gelombang protes publik dan teguran keras dari internal partai menghantam Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menyusul rencana kontroversial pengadaan mobil dinas baru senilai Rp 8,5 miliar. Polemik ini mencuat di tengah gema kebijakan efisiensi anggaran yang diusung pemerintah pusat dan daerah, memicu pertanyaan mendalam tentang prioritas dan kepantasan belanja negara di mata publik. Partai Golkar, yang menaungi Rudy Mas’ud, melalui Sekretaris Jenderal Muhammad Sarmuji, telah meminta penjelasan langsung dari sang gubernur, mendesaknya untuk lebih peka terhadap aspirasi rakyat dan mempertimbangkan kondisi riil masyarakat. Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI turut bersuara, mendorong Menteri Dalam Negeri untuk segera memanggil Rudy Mas’ud guna mencari solusi atas kegaduhan yang berlarut-larut ini, menyoroti pentingnya pemimpin memiliki “sense of crisis” di hadapan masyarakat yang tengah berjuang. Kontroversi ini tidak hanya menyoroti satu belanja pemerintah daerah, tetapi juga memicu perdebatan lebih luas mengenai transparansi, akuntabilitas, dan etika birokrasi dalam penggunaan dana publik.
