Teheran bergolak dalam ketidakpastian pasca-klaim mengejutkan dari sumber Israel yang menyatakan bahwa Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah tewas dalam serangan militer gabungan yang dilancarkan oleh Israel dan Amerika Serikat pada Sabtu, 28 Februari 2026. Pernyataan yang dirilis oleh seorang pejabat senior Israel kepada kantor berita Reuters ini, hingga kini, belum mendapatkan konfirmasi resmi dari pihak Iran maupun Amerika Serikat, meninggalkan lanskap geopolitik Timur Tengah dalam ketegangan yang semakin memuncak. Serangan ini, jika terkonfirmasi, menandai eskalasi dramatis dalam konfrontasi yang telah berlangsung lama antara Iran dan negara-negara Barat, serta berpotensi mengubah peta kekuatan regional secara fundamental.
Operasi militer yang diklaim sebagai penargetan langsung terhadap jajaran kepemimpinan tertinggi Iran ini dilancarkan secara serentak oleh kedua negara. Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump, dalam pernyataan publiknya, mengemukakan bahwa tujuan utama dari operasi ini adalah untuk mengakhiri ancaman keamanan yang dirasakan oleh Amerika Serikat dan, secara bersamaan, memberikan kesempatan bagi rakyat Iran untuk membebaskan diri dari rezim yang berkuasa. Pernyataan Trump ini menggarisbawahi dimensi strategis dan ideologis dari serangan tersebut, yang tidak hanya bersifat militer tetapi juga bertujuan untuk memicu perubahan politik internal di Iran. Eskalasi ini secara inheren mendorong kawasan Timur Tengah, yang sudah rapuh, semakin mendekati jurang konflik terbuka yang lebih luas, dengan potensi dampak yang meluas ke seluruh dunia.
Peran Sentral Pemimpin Tertinggi Iran
Ayatollah Ali Khamenei, yang memimpin Iran sejak tahun 1989, menggantikan pendiri Republik Islam, Ayatollah Ruhollah Khomeini, yang wafat pada tahun yang sama. Dalam struktur kekuasaan Republik Islam Iran, posisi Pemimpin Tertinggi merupakan otoritas tertinggi yang memiliki kewenangan mutlak atas seluruh lembaga negara, baik politik, militer, maupun keagamaan. Keputusan-keputusan strategis yang menyangkut kebijakan dalam negeri maupun luar negeri Iran berada di bawah pengawasan dan persetujuan Pemimpin Tertinggi. Oleh karena itu, kematian atau tergulingnya Khamenei akan menimbulkan kekosongan kekuasaan yang signifikan dan berpotensi memicu perebutan pengaruh internal yang intens di Iran.
Di bawah kepemimpinan Khamenei, Iran telah secara konsisten memproyeksikan diri sebagai kekuatan anti-Amerika Serikat yang dominan di kawasan Timur Tengah. Teheran secara aktif memperluas jaringan pengaruh militernya melalui dukungan kepada kelompok-kelompok sekutu, seperti Hamas di Palestina dan Hizbullah di Lebanon. Kebijakan luar negeri yang proaktif ini dipandang oleh Israel sebagai ancaman langsung terhadap keamanan dan ambisi regionalnya, yang secara historis berupaya untuk menahan ekspansi pengaruh Iran di wilayah tersebut. Hubungan yang tegang antara Iran dan Israel telah menjadi salah satu faktor utama ketidakstabilan di Timur Tengah selama beberapa dekade terakhir.
Riwayat Ketegangan dan Eskalasi Militer
Ketegangan antara Iran dan Israel telah memuncak dalam berbagai insiden, termasuk perang udara selama 12 hari yang terjadi pada Juni 2025. Selama periode tersebut, Israel melancarkan serangan udara yang diklaim menargetkan fasilitas nuklir bawah tanah Iran. Serangan ini dilaporkan menewaskan sejumlah komandan senior militer Iran serta ilmuwan nuklir, dan secara signifikan melumpuhkan sebagian besar struktur kepemimpinan militer negara tersebut. Menteri Pertahanan Israel saat itu, Israel Katz, bahkan secara terbuka mengeluarkan ancaman terhadap Khamenei, menyatakan bahwa pemimpin tertinggi Iran “tidak dapat terus eksis,” yang menunjukkan tingkat permusuhan yang sangat tinggi antara kedua negara.
Selama masa kekuasaannya, Khamenei dikenal mempertahankan garis politik konservatif yang diwariskan dari pendahulunya, sambil secara tegas menekan berbagai gelombang protes domestik yang berulang kali muncul. Pemerintahannya juga secara konsisten membatasi ruang gerak bagi kelompok-kelompok reformis yang mengadvokasi hubungan yang lebih terbuka dengan negara-negara Barat. Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk menjaga stabilitas internal dan independensi Iran dari pengaruh asing.
Menariknya, Khamenei sempat memberikan dukungan terhadap kesepakatan nuklir tahun 2015 yang dimediasi oleh kekuatan dunia, sebuah langkah yang disambut baik oleh Presiden Iran saat itu, Hassan Rouhani. Perjanjian ini bertujuan untuk meredakan sebagian isolasi internasional terhadap Iran. Namun, kesepakatan tersebut akhirnya ditinggalkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada tahun 2018, yang kemudian memberlakukan kembali sanksi ekonomi yang ketat terhadap Teheran, memperburuk kembali hubungan Iran dengan Barat.
Sejak agresi militer Israel di Jalur Gaza yang dimulai pada Oktober 2023, posisi regional Iran dilaporkan mengalami penurunan. Kelompok-kelompok sekutu Iran seperti Hamas dan Hizbullah menghadapi tekanan militer yang berat dari Israel, sementara Presiden Suriah Bashar al-Assad, yang merupakan sekutu lama Teheran, dilaporkan digulingkan pada Desember 2024. Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan adanya pergeseran dalam keseimbangan kekuatan regional yang tidak menguntungkan Iran.
Struktur Kekuasaan dan Pemilihan Pemimpin Tertinggi
Jabatan Pemimpin Tertinggi di Iran dibentuk sebagai konsekuensi langsung dari Revolusi Islam tahun 1979 dan diatur secara konstitusional. Pemimpin Tertinggi dipilih oleh Majelis Pakar, sebuah dewan yang terdiri dari 88 ulama terkemuka. Majelis Pakar ini memiliki kewenangan konstitusional untuk menunjuk, mengawasi, dan bahkan memberhentikan Pemimpin Tertinggi, menjadikannya lembaga kunci dalam sistem politik Iran. Proses pemilihan dan pengawasan ini memberikan legitimasi teologis dan politik pada posisi Pemimpin Tertinggi, serta memastikan bahwa kepemimpinan negara tetap berada di tangan ulama yang dianggap paling kompeten dan saleh.
