Sebuah kontroversi yang memanas terkait rencana impor besar-besaran mobil pikap dari India kembali mencuat ke permukaan, menyita perhatian publik dan parlemen. Di tengah seruan penundaan tegas dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), unit-unit pikap Mahindra Scorpio berwarna putih justru telah terlihat beroperasi dan menjadi bagian integral dari program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Surabaya. Peristiwa ini memicu pertanyaan serius mengenai koordinasi antara lembaga pemerintah dan komitmen terhadap industri otomotif domestik, sekaligus menyoroti urgensi program distribusi logistik nasional yang hendak didukung oleh kendaraan-kendaraan impor ini. Polemik ini bermula dari unggahan media sosial yang mengindikasikan bahwa program KDKMP sudah mulai berjalan dengan dukungan armada pikap asal India, meskipun proses pengadaan masih menjadi sorotan tajam.
Kemunculan pikap Mahindra Scorpio ini pertama kali terungkap melalui unggahan di akun media sosial Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota. Dalam postingan tersebut, terlihat jelas sebuah seremoni penyerahan kendaraan pikap Mahindra Scorpio berkelir putih yang disebut-sebut sebagai bagian dari dukungan operasional untuk program KDKMP di Surabaya. Unggahan ini semakin menarik perhatian karena Joao Angelo De Sousa Mota juga menyebutkan bahwa unit tersebut diperlihatkan dalam sebuah kegiatan penting yang dihadiri oleh pejabat militer tinggi. “Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Jenderal Tandyo Budi, meninjau percepatan pengembangan KDKMP di Surabaya, dan Mahindra Scorpio Pik Up yang mendukung koperasi di jantung inisiatif ini,” tulis Joao dalam narasi unggahannya, menggarisbawahi peran strategis kendaraan ini dalam program tersebut. Peninjauan oleh Jenderal Tandyo Budi, yang juga dikonfirmasi melalui unggahan akun Instagram resmi @mahindraautoglobal, semakin memperkuat indikasi bahwa program ini telah berjalan di lapangan, meskipun masih dalam bayang-bayang polemik impor.
Mengurai Program KDKMP dan Spesifikasi Armada Impor
Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sendiri merupakan inisiatif pemerintah yang ambisius, bertujuan untuk memperkuat distribusi logistik nasional, terutama di wilayah pedesaan dan kelurahan. Untuk mendukung tujuan mulia ini, pemerintah berencana mengimpor total 105.000 unit kendaraan niaga dari dua pabrikan otomotif terkemuka asal India: Mahindra dan Tata. Dari Mahindra, model yang menjadi sorotan utama adalah Mahindra Scorpio Pik Up Single-Cab. Sementara itu, dari Tata, model-model seperti Tata Yodha dan Tata Ultra T.7 juga masuk dalam daftar pengadaan. Kendaraan-kendaraan ini dipilih karena klaim ketangguhan dan efisiensinya dalam menunjang operasional distribusi barang di berbagai medan. Mahindra sendiri, melalui pernyataan resminya, berkomitmen untuk menyuplai sekitar 35.000 unit kendaraan Scorpio Pik Up Single-Cab hingga tahun 2026 untuk Koperasi Merah Putih.
Spesifikasi teknis pikap Mahindra Scorpio yang akan digunakan dalam program KDKMP ini cukup menjanjikan untuk kebutuhan angkutan barang. Ditenagai oleh mesin diesel bertenaga besar, kendaraan ini dirancang untuk menawarkan durabilitas tinggi, kapasitas muatan yang superior, dan biaya operasional yang relatif rendah, menjadikannya pilihan yang menarik untuk operasional koperasi di berbagai daerah. Produksi unit-unit Mahindra Scorpio ini dilakukan di Pabrik Nashik, India, yang memang dikenal sebagai salah satu fasilitas manufaktur utama Mahindra. Klaim keunggulan dari aspek durabilitas dan kapasitas muatan menjadi kunci utama dalam pemilihan kendaraan ini, mengingat tantangan medan dan volume angkutan yang bervariasi di seluruh pelosok Indonesia. Joao Angelo De Sousa Mota juga menegaskan bahwa pengadaan kendaraan ini tidak hanya sebatas penyediaan unit semata, melainkan juga disertai dengan komitmen kuat dari PT Agrinas Pangan Nusantara untuk membangun ekosistem layanan purna jual yang komprehensif serta ketersediaan suku cadang yang memadai di seluruh wilayah operasional program. “Kemampuan hanyalah permulaan. Komitmen kami melangkah lebih jauh, membangun ekosistem purna jual dan suku cadang yang kuat di seluruh wilayah operasi, dalam kemitraan dengan AGRINAS, untuk memastikan dampak yang berkelanjutan,” lanjutnya, menekankan pentingnya dukungan jangka panjang bagi keberlanjutan program.
Sorotan Parlemen dan Desakan Penundaan Impor
Di tengah geliat implementasi program KDKMP ini, suara keberatan dan desakan penundaan justru datang dari lembaga legislatif. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, secara terang-terangan meminta pemerintah untuk menunda rencana impor 105.000 unit kendaraan pikap dari India. Permintaan ini disampaikan dengan alasan yang kuat, yaitu agar keputusan pengadaan kendaraan tersebut dapat dibahas lebih mendalam dan komprehensif bersama Presiden. Dasco menjelaskan bahwa penundaan diperlukan mengingat Presiden Prabowo Subianto saat itu masih berada di luar negeri. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya bagi pemerintah untuk menghitung kembali kesiapan industri otomotif dalam negeri sebelum memutuskan kelanjutan impor kendaraan dalam skala masif tersebut. “Jadi rencana untuk impor 105 ribu mobil pikap dari India saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu mengingat presiden masih di luar negeri,” kata Dasco kepada wartawan beberapa waktu lalu, menyoroti aspek strategis dan ekonomi dari keputusan impor ini.
Dasco juga menambahkan bahwa nantinya, pemerintah diharapkan akan meminta pandangan dari berbagai pihak terkait, termasuk para pelaku industri otomotif nasional, sebelum keputusan final mengenai impor ini diambil. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar mempertimbangkan dampak menyeluruh terhadap ekonomi dan kapasitas produksi dalam negeri. “Dan tentunya juga presiden akan meminta pendapat dan mengkalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu,” pungkas Dasco, menegaskan kembali pentingnya evaluasi internal yang mendalam. Saat dikonfirmasi mengenai distribusi kendaraan tersebut, Joao Angelo De Sousa Mota memang memastikan bahwa sebagian unit pikap Mahindra sudah disalurkan, salah satunya dalam kegiatan KDKMP di Surabaya. Namun, ia belum merinci secara pasti kapan penyerahan dalam unggahan tersebut dilakukan, hanya mengindikasikan bahwa proses penyaluran telah berlangsung. Ini menunjukkan adanya dinamika yang kompleks antara implementasi program di lapangan dan proses pengambilan keputusan di tingkat kebijakan.
Polemik ini tidak hanya berkisar pada isu impor semata, tetapi juga menyentuh aspek kedaulatan industri dan keberpihakan terhadap produk dalam negeri. Di satu sisi, pemerintah memiliki target untuk mempercepat pemerataan ekonomi melalui program KDKMP yang membutuhkan armada logistik yang cepat dan efisien. Di sisi lain, desakan dari DPR mencerminkan kekhawatiran akan potensi dampak negatif terhadap industri otomotif domestik jika impor besar-besaran ini tidak dikaji ulang secara cermat. Ketersediaan layanan purna jual dan suku cadang, sebagaimana ditekankan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara, memang krusial untuk keberlanjutan operasional. Namun, pertanyaan besar tetap menggantung: apakah solusi impor ini adalah yang terbaik dan paling berkelanjutan bagi Indonesia, ataukah ada ruang bagi industri dalam negeri untuk berperan lebih besar dalam mendukung program strategis seperti KDKMP?
