| Kategori Partisipasi | Jumlah Negara | Status Hukum |
|---|---|---|
| Undangan Resmi Awal | +/- 60 Negara | Calon Anggota Potensial |
| Hadir di Davos (Early Responders) | 20 Negara | Founding Members (Termasuk Indonesia) |
| Absen saat Penandatanganan | 40 Negara | Anggota Susulan / Observer |
Presiden Amerika Serikat ke-47, Donald John Trump, bertindak sebagai inisiator utama di balik layar pembentukan Dewan Perdamaian ini. Dalam visinya, Trump menginginkan sebuah forum yang lebih taktis dan responsif terhadap konflik global dibandingkan dengan mekanisme multilateral tradisional yang sering kali dianggap lamban. Dengan mengundang 60 negara terpilih, Trump mencoba membangun koalisi global yang baru. Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, melihat peluang ini sebagai sarana untuk memperkuat posisi tawar nasional. Keputusan untuk menjadi founding member memberikan Indonesia hak istimewa dalam menentukan arah kebijakan, struktur organisasi, serta prioritas agenda perdamaian yang akan dijalankan oleh dewan tersebut di masa depan.
Misi Kemanusiaan dan Fokus Strategis pada Konflik Gaza
Salah satu poin krusial yang diangkat oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pasca-penandatanganan adalah mengenai situasi kemanusiaan di Gaza. Prabowo secara eksplisit mengaitkan partisipasi Indonesia dalam Dewan Perdamaian dengan komitmen jangka panjang negara terhadap isu Palestina. Dalam pernyataannya kepada awak media di Davos, Presiden mengungkapkan optimisme yang hati-hati mengenai perkembangan di wilayah konflik tersebut. Ia mengklaim bahwa penderitaan rakyat di Gaza telah mengalami penurunan yang signifikan seiring dengan semakin derasnya aliran bantuan kemanusiaan yang masuk ke wilayah tersebut. Hal ini dianggap sebagai salah satu indikator awal bahwa tekanan diplomatik dan bantuan internasional mulai membuahkan hasil yang nyata di lapangan.
“Yang jelas penderitaan rakyat Gaza sudah berkurang, sangat berkurang. Bantuan-bantuan kemanusiaan begitu deras, begitu besar masuk, sudah masuk. Saya sangat berharap dan Indonesia siap ikut serta,” tutur Presiden Prabowo dengan nada penuh penekanan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa bagi Indonesia, Dewan Perdamaian bukan sekadar forum diskusi politik tingkat tinggi, melainkan instrumen praktis untuk memastikan misi kemanusiaan dapat berjalan tanpa hambatan di zona konflik. Kesiapan Indonesia untuk berperan aktif dalam forum ini mencakup pengiriman tenaga ahli, bantuan logistik, hingga peran mediasi dalam konflik-konflik bersenjata yang masih membara di berbagai belahan dunia.
Visi Kepemimpinan Global: Kolaborasi Prabowo dan Donald Trump
Acara penandatanganan yang berlangsung di Davos tersebut dipenuhi dengan atmosfer diplomasi tingkat tinggi. Donald Trump, dalam sambutan pembukaannya, menyatakan bahwa pembentukan Dewan Perdamaian adalah momen yang telah lama dinantikan dan direncanakan dengan sangat matang. Ia memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para kepala negara yang hadir, termasuk Presiden Prabowo, yang ia sebut sebagai kelompok pemimpin pertama yang berani mengambil langkah nyata menuju perdamaian dunia yang baru. Trump, yang dikenal dengan gaya diplomasinya yang langsung, menegaskan bahwa kehadiran para pemimpin negara di Davos hari itu merupakan sebuah kehormatan besar bagi inisiatif perdamaian global ini.
Interaksi antara Prabowo dan Trump dalam forum ini mencerminkan hubungan bilateral yang semakin erat antara Jakarta dan Washington, namun dalam bingkai kepentingan perdamaian multilateral. Para kepala negara menandatangani piagam tersebut secara bergantian, sebuah prosesi simbolis yang menandakan kesetaraan posisi di antara 20 negara pendiri. Bagi Indonesia, berada di ruangan yang sama dengan para pemimpin dunia lainnya sebagai pendiri organisasi internasional baru adalah validasi atas kebijakan luar negeri “Bebas Aktif” yang dijalankan secara konsisten, di mana Indonesia tidak hanya menjadi penonton dalam perubahan global, tetapi menjadi pemain kunci yang menentukan arah sejarah.
Dengan terbentuknya Dewan Perdamaian ini, ekspektasi publik internasional terhadap peran Indonesia dipastikan akan meningkat. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan kekuatan ekonomi utama di Asia Tenggara, kontribusi Indonesia dalam dewan ini akan sangat menentukan efektivitas organisasi tersebut dalam menangani krisis-krisis mendatang. Penandatanganan piagam di Davos oleh Presiden Prabowo Subianto pada Januari 2026 ini akan terus dikenang sebagai tonggak pencapaian diplomasi Indonesia yang berhasil menempatkan diri sebagai arsitek perdamaian di tengah dinamika dunia yang penuh ketidakpastian.
