Perang urat saraf antara Teheran dan Washington memasuki babak baru yang krusial setelah Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, secara resmi membantah klaim sepihak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai jumlah korban tewas dalam gelombang protes massal yang melanda Republik Islam tersebut sejak Desember lalu. Dalam sebuah pernyataan yang menegaskan posisi keras Iran, Araghchi menepis angka 32.000 korban jiwa yang disebutkan Trump sebagai distorsi realitas yang tidak berdasar, sembari menyodorkan data resmi pemerintah yang mencatat 3.117 kematian, termasuk di dalamnya personel keamanan yang gugur. Perselisihan data ini bukan sekadar perdebatan statistik, melainkan mencerminkan eskalasi ketegangan geopolitik yang semakin meruncing di tengah ancaman serangan militer terbatas dari Amerika Serikat dan kebuntuan negosiasi nuklir yang saat ini sedang berlangsung di Muscat dan Jenewa di bawah pengawasan ketat komunitas internasional.
Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi, melalui pernyataan resmi yang diunggah di platform media sosial X pada hari Sabtu, menegaskan bahwa pemerintah Iran telah menunjukkan itikad baik dengan merilis data yang diklaim transparan dan terdokumentasi dengan baik. Araghchi menyatakan bahwa dari total 3.117 korban yang tercatat, sekitar 200 di antaranya merupakan personel keamanan yang menjadi sasaran dalam apa yang ia sebut sebagai “operasi teroris baru-baru ini”. Langkah ini diambil Iran untuk melawan narasi Barat yang dianggap mencoba mendelegitimasi stabilitas keamanan dalam negeri mereka. Araghchi bahkan melontarkan tantangan terbuka kepada pihak-pihak yang meragukan akurasi data tersebut, termasuk Donald Trump, untuk memberikan bukti empiris yang mendukung angka korban yang jauh lebih tinggi. “Jika ada yang meragukan akurasi data kami, silakan bagikan bukti apa pun,” tegasnya, merujuk pada laporan yang sebelumnya dilansir oleh kantor berita Anadolu.
Tudingan yang memicu kemarahan Teheran ini bermula dari pernyataan Donald Trump pada hari Jumat, di mana ia mengklaim bahwa sedikitnya 32.000 orang telah tewas di Iran dalam “periode waktu yang relatif singkat”. Trump menggunakan narasi yang memisahkan antara rakyat Iran dan para pemimpinnya, menyebut situasi di negara tersebut sebagai kondisi yang sangat menyedihkan bagi kemanusiaan. Pernyataan Trump ini dipandang oleh banyak analis sebagai bagian dari strategi tekanan maksimum (maximum pressure) untuk menyudutkan posisi tawar Iran di meja perundingan. Namun, bagi Teheran, klaim tanpa bukti tersebut dianggap sebagai provokasi berbahaya yang dapat memicu ketidakstabilan lebih lanjut dan memberikan pembenaran bagi intervensi asing di wilayah kedaulatan mereka.
Disparitas Data: Antara Transparansi Teheran dan Klaim Internasional
Perbedaan angka korban jiwa ini menjadi titik sentral perdebatan internasional mengenai apa yang sebenarnya terjadi di balik tirai sensor internet Iran. Mai Sato, Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia di Iran, memberikan estimasi yang berada di tengah-tengah klaim Trump dan data resmi Iran. Sato mengklaim bahwa lebih dari 20.000 warga sipil kemungkinan besar telah tewas selama aksi protes berlangsung. Namun, ia mengakui bahwa pengumpulan informasi yang akurat sangat sulit dilakukan karena kebijakan penyaringan internet yang sangat ketat oleh pemerintah Iran. Sejak enam minggu lalu, pemadaman komunikasi nasional telah diberlakukan secara berkala, menciptakan ruang gelap informasi yang menyulitkan verifikasi independen oleh lembaga internasional.
Di sisi lain, HRANA (Human Rights Activists News Agency), sebuah organisasi hak asasi manusia yang berbasis dan didanai oleh Amerika Serikat, melaporkan bahwa mereka telah berhasil mendokumentasikan secara rinci lebih dari 7.000 kematian. Organisasi ini juga menyatakan tengah melakukan investigasi mendalam terhadap hampir 12.000 kasus kematian lainnya yang masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut. Perbedaan angka yang mencolok ini—mulai dari 3.117 versi Iran, 7.000 hingga 19.000 versi HRANA, 20.000 versi PBB, hingga 32.000 versi Trump—menunjukkan betapa masifnya skala krisis ini dan betapa sulitnya mencapai konsensus mengenai fakta di lapangan. Kondisi ini semakin diperparah dengan pernyataan bersama dari 30 pelapor khusus dan pakar hak asasi manusia internasional yang mendesak otoritas Iran untuk mengungkap nasib puluhan ribu orang yang ditangkap, hilang secara paksa, atau hilang tanpa jejak pasca-protes.
Laporan dari Al Jazeera menyoroti bahwa para ahli internasional merasa prihatin atas pengabaian hak asasi manusia yang mendalam di Iran. Mereka mencatat bahwa sebagian besar korban tewas atau ditahan adalah masyarakat biasa dari berbagai latar belakang etnis dan agama, termasuk anak-anak dan remaja. Bahkan, tenaga profesional seperti pengacara yang membela pengunjuk rasa, tenaga medis yang memberikan pertolongan pertama kepada yang terluka, hingga jurnalis dan seniman, tidak luput dari tindakan keras aparat keamanan. Media pemerintah Iran sendiri sering dituduh menyiarkan rekaman yang oleh para pakar dianggap sebagai “pengakuan paksa”. Salah satu contoh terbaru adalah rekaman dari kantor berita Mizan yang memperlihatkan tiga pria menyatakan penyesalan atas tindakan pembakaran fasilitas umum di Teheran, sebuah langkah yang dianggap sebagai upaya propaganda untuk meredam simpati publik terhadap para demonstran.
Eskalasi di Kampus dan Ancaman Serangan Militer Terbatas
Situasi di dalam negeri Iran tetap membara, terutama di sektor pendidikan. Pada hari Sabtu, mahasiswa di berbagai universitas, termasuk Universitas Sharif yang prestisius di Teheran, kembali ke kampus setelah periode penutupan paksa dan sistem kelas daring. Namun, kembalinya mahasiswa ini justru memicu bentrokan baru. Video yang beredar menunjukkan ketegangan antara mahasiswa umum dengan kelompok paramiliter Basij yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC). Mahasiswa meneriakkan yel-yel perlawanan, sementara kelompok Basij membalas dengan slogan-slogan dukungan terhadap pemerintah. Atmosfer keamanan yang mencekam ini tidak hanya terbatas di universitas, tetapi juga merambah ke sekolah-sekolah menengah, di mana para guru melakukan pemogokan sebagai bentuk protes atas kematian sedikitnya 230 anak dan remaja selama kerusuhan berlangsung.
Di level internasional, tensi militer juga mencapai level yang mengkhawatirkan. Donald Trump secara terbuka mengaku sedang mempertimbangkan opsi “serangan militer terbatas” terhadap Iran. Langkah ekstrem ini dimaksudkan untuk memaksa Teheran agar segera menyetujui kesepakatan nuklir baru yang lebih menguntungkan kepentingan Amerika Serikat. Trump bahkan memberikan ultimatum dalam pertemuan Dewan Perdamaian di Washington, menyatakan bahwa opsi militer akan diambil dalam kurun waktu 10 hingga 15 hari jika negosiasi diplomasi tidak membuahkan hasil signifikan. Ancaman ini diperkuat dengan pengerahan besar-besaran armada militer AS di kawasan Teluk Persia, yang langsung direspons oleh Iran melalui latihan perang skala besar di wilayah perbatasan mereka.
Upaya Diplomasi di Tengah Bayang-Bayang Perang
Meskipun retorika perang menguat, jalur diplomasi belum sepenuhnya tertutup. Iran dan Amerika Serikat dilaporkan terus melanjutkan perundingan nuklir awal bulan ini di Muscat, Oman, yang kemudian diikuti oleh putaran pembicaraan lanjutan di Jenewa. Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi secara aktif berkomunikasi dengan berbagai media internasional untuk mengadvokasi kesepakatan yang “adil” bagi Iran, yang mencakup pencabutan sanksi ekonomi sebagai imbalan atas pembatasan program nuklir. Namun, kepercayaan antara kedua belah pihak berada di titik nadir, terutama dengan adanya tekanan dari negara-negara pihak ketiga. Serbia, misalnya, telah mengeluarkan instruksi darurat bagi seluruh warganya untuk segera meninggalkan Iran, sebuah sinyal kuat bahwa risiko konflik bersenjata terbuka kini dianggap sangat nyata oleh komunitas internasional.
Ketidakpastian ini menciptakan tekanan ekonomi dan psikologis yang besar bagi rakyat Iran. Di satu sisi, pemerintah berusaha mempertahankan narasi kedaulatan dan keamanan nasional, sementara di sisi lain, tekanan internasional dan ketidakpuasan domestik terus menggerus stabilitas negara. Perdebatan mengenai jumlah korban jiwa hanyalah puncak gunung es dari krisis multidimensi yang melibatkan hak asasi manusia, kedaulatan nuklir, dan persaingan pengaruh di Timur Tengah. Dengan tenggat waktu 10 hingga 15 hari yang diberikan oleh Trump, dunia kini menanti apakah diplomasi di Muscat dan Jenewa mampu meredam api konflik, atau justru menjadi pengantar menuju konfrontasi militer yang lebih luas di kawasan tersebut.
