TEHERAN, Iran – Dalam sebuah pernyataan yang mengguncang lanskap geopolitik, Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, secara tegas menuding mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas serangkaian insiden tragis yang menimpa Republik Islam Iran. Tuduhan ini mencakup jatuhnya korban jiwa di kalangan warga sipil, kerugian materiil yang signifikan, serta kampanye fitnah dan disinformasi yang merugikan citra bangsa Iran di kancah internasional. Pernyataan ini disampaikan Khamenei pada sebuah hari Sabtu, yang merujuk pada periode krusial saat gelombang protes melanda Iran, memicu ketegangan domestik yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menarik perhatian global terhadap dinamika internal negara tersebut.
Melalui platform media sosial X (sebelumnya Twitter), sebuah saluran komunikasi yang sering digunakan oleh para pemimpin dunia untuk menyampaikan pesan-pesan penting, Ayatollah Khamenei secara eksplisit menyatakan, “Kami menganggap Presiden AS bersalah atas korban jiwa, kerugian serta fitnah yang ia timbulkan terhadap bangsa Iran.” Unggahan ini bukan sekadar retorika belaka, melainkan sebuah deklarasi yang sarat makna, menggarisbawahi keyakinan Teheran bahwa intervensi eksternal, khususnya dari Washington di bawah kepemimpinan Trump, telah memperkeruh situasi di Iran dan secara langsung berkontribusi pada penderitaan rakyat. Tuduhan ini mengacu pada serangkaian peristiwa yang bertepatan dengan demonstrasi massal, yang menurut Teheran, dipicu dan diintensifkan oleh provokasi asing. Konteks pernyataan ini sangat penting, mengingat Trump dikenal dengan kebijakan “tekanan maksimum” terhadap Iran, yang mencakup sanksi ekonomi berat dan retorika keras yang seringkali ditujukan langsung kepada kepemimpinan Iran.
Akar Protes dan Krisis Ekonomi Iran
Gelombang protes yang menjadi latar belakang tuduhan Khamenei ini melanda Iran pada akhir Desember 2017 dan berlanjut hingga awal Januari 2018. Aksi demonstrasi ini bermula dari kekhawatiran mendalam masyarakat terhadap kondisi ekonomi yang memburuk, terutama akibat meningkatnya inflasi yang mencekik dan melemahnya nilai tukar mata uang rial Iran secara drastis. Inflasi yang merajalela membuat harga kebutuhan pokok melonjak, mengurangi daya beli masyarakat secara signifikan. Nilai tukar rial yang terus merosot terhadap mata uang asing, khususnya dolar AS, semakin memperparah krisis ekonomi, memicu keputusasaan di kalangan warga biasa yang merasa terbebani oleh biaya hidup yang terus naik dan prospek ekonomi yang suram. Protes-protes awal ini seringkali dimulai di kota-kota provinsi, jauh dari pusat ibu kota, menunjukkan bahwa ketidakpuasan ekonomi telah menyebar luas di seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya di kalangan elite perkotaan.
Sejak 8 Januari 2018, gerakan protes tersebut mengalami eskalasi yang signifikan, sebagian besar dipicu oleh seruan-seruan dari Reza Pahlavi, putra Shah Iran yang digulingkan pada Revolusi Islam 1979. Pahlavi, yang tinggal di pengasingan, secara aktif menggunakan platform media sosial dan wawancara media untuk menyerukan perubahan rezim dan memberikan dukungan moral kepada para demonstran. Seruan-seruan dari figur oposisi yang memiliki legitimasi historis ini memberikan dorongan baru bagi gerakan protes, mengubahnya dari unjuk rasa ekonomi menjadi demonstrasi yang lebih politis dan berani menentang sistem pemerintahan. Pada hari yang sama dengan intensifikasi protes ini, pemerintah Iran mengambil langkah drastis dengan memblokir akses internet di seluruh negeri, sebuah taktik umum yang digunakan untuk menghambat koordinasi demonstran, membatasi penyebaran informasi, dan mengisolasi gerakan dari dukungan internasional. Pemblokiran ini, meskipun efektif dalam jangka pendek, justru memicu kemarahan lebih lanjut di kalangan warga yang merasa hak-hak mereka untuk berekspresi dan mengakses informasi telah dicabut.
Di sejumlah kota besar dan kecil di seluruh Iran, protes-protes yang awalnya damai dengan cepat berubah menjadi bentrokan sengit dengan pasukan keamanan, termasuk polisi anti huru-hara dan Basij (milisi paramiliter). Demonstran, yang semakin frustrasi dan berani, mulai meneriakkan slogan-slogan anti-pemerintah yang lebih keras, seperti “Matilah diktator,” “Bukan Gaza, bukan Lebanon, nyawaku untuk Iran,” yang mencerminkan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan luar negeri Iran yang dianggap menguras sumber daya domestik. Laporan-laporan mengenai korban jiwa mulai bermunculan, baik di kalangan demonstran yang ditembak atau dipukuli, maupun di antara aparat keamanan yang diserang oleh massa. Organisasi hak asasi manusia internasional dan media independen melaporkan puluhan kematian dan ribuan penangkapan, meskipun angka pasti seringkali sulit diverifikasi karena pembatasan informasi dari pemerintah Iran. Kekerasan ini semakin memperdalam jurang pemisah antara pemerintah dan rakyat, serta menarik kecaman dari komunitas internasional.
Retorika Trump dan Dampaknya pada Dinamika Internal Iran
Pada akhir Desember 2017, bertepatan dengan awal gelombang protes, Presiden AS Donald Trump telah mengeluarkan pernyataan keras yang mengancam Iran. Trump menegaskan bahwa Washington akan mendukung “serangan baru” terhadap Iran jika negara itu berupaya melanjutkan pengembangan program rudal balistik dan nuklirnya. Ancaman ini merupakan bagian dari kebijakan agresif pemerintahan Trump yang bertujuan untuk menekan Iran agar menghentikan ambisi nuklirnya dan mengakhiri dukungan terhadap kelompok-kelompok proksi di Timur Tengah. Pernyataan ini, meskipun tidak secara langsung terkait dengan protes domestik pada awalnya, menambah lapisan ketegangan geopolitik dan memperkuat persepsi Iran tentang AS sebagai ancaman eksistensial, yang berpotensi memicu intervensi militer jika Teheran tidak mematuhi tuntutan Washington.
Seiring dengan eskalasi protes di Iran, retorika Trump pun semakin intensif dan langsung menargetkan situasi internal. Trump secara terbuka mengancam akan melancarkan “serangan besar” ke Iran jika pengunjuk rasa terbunuh oleh pasukan keamanan. Ancaman ini, yang disampaikan melalui media sosial dan pernyataan publik, secara eksplisit mengaitkan tindakan pemerintah Iran terhadap demonstran dengan potensi respons militer dari AS. Selain ancaman tersebut, Trump juga berjanji akan “mendukung rakyat Iran jika diperlukan,” sebuah pernyataan yang oleh Teheran diinterpretasikan sebagai upaya untuk mengobarkan kerusuhan dan melemahkan rezim dari dalam. Janji dukungan ini, meskipun dikemas sebagai solidaritas kemanusiaan, dipandang oleh kepemimpinan Iran sebagai campur tangan terang-terangan dalam urusan internal mereka dan sebagai upaya untuk memprovokasi pemberontakan. Inilah yang menjadi dasar tuduhan “fitnah” dan “kerugian” yang dilayangkan Khamenei, karena menurut Teheran, pernyataan Trump tidak hanya mengancam kedaulatan Iran tetapi juga secara aktif mendorong kekerasan dan instabilitas, yang pada akhirnya menyebabkan korban jiwa dan kerugian materiil di tengah-tengah kekacauan tersebut.
