Pidato Khamenei dan Peringatan Keras terhadap Campur Tangan Asing
Dalam sebuah pernyataan yang menggarisbawahi ketegangan geopolitik dan dinamika internal yang bergejolak, Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, baru-baru ini mengeluarkan peringatan keras yang menargetkan kekuatan asing. Pidato tersebut secara eksplisit menuduh dua negara yang tidak disebutkan namanya memainkan peran sentral dalam mengorganisir dan mengarahkan gelombang kerusuhan yang melanda Iran. Tuduhan ini tidak hanya terbatas pada campur tangan eksternal secara langsung, melainkan juga mencakup penggunaan “agen-agen di lapangan” yang diduga beroperasi di dalam negeri untuk memicu dan memperkeruh situasi. Narasi ini konsisten dengan retorika resmi Iran yang sering kali menyalahkan pihak asing atas gejolak domestik, mengklaim bahwa mereka berupaya merusak stabilitas dan kedaulatan Republik Islam.
Analisis mendalam terhadap pernyataan Khamenei menunjukkan adanya strategi komunikasi yang berlapis. Di satu sisi, ia menegaskan bahwa Iran “tak berniat menciptakan konflik di luar negeri,” sebuah upaya untuk memproyeksikan citra defensif dan menghindari eskalasi militer yang tidak diinginkan di kancah internasional. Pernyataan ini bertujuan untuk meredam kekhawatiran global tentang potensi konflik yang lebih luas, terutama mengingat posisi strategis Iran di Timur Tengah dan ketegangan yang sudah ada dengan negara-negara Barat. Namun, di sisi lain, Khamenei dengan tegas memperingatkan bahwa “para pelaku di dalam dan luar akan tetap mendapat balasan.” Ancaman ini tidak hanya ditujukan kepada entitas asing, tetapi juga kepada individu atau kelompok domestik yang dianggap berkolaborasi dengan kekuatan eksternal atau terlibat dalam tindakan yang mengancam keamanan nasional. “Balasan” yang dimaksud dapat bermanifestasi dalam berbagai bentuk, mulai dari tindakan penegakan hukum yang ketat, operasi intelijen, hingga respons diplomatik atau bahkan tindakan asimetris di wilayah yang dianggap relevan.
Lebih lanjut, Khamenei memperkuat pesannya dengan sebuah kutipan yang tegas: “Kami tidak akan menyeret negara ini ke dalam perang, tetapi kami tidak akan membiarkan penjahat domestik atau internasional lolos tanpa hukuman.” Pernyataan ini adalah inti dari doktrin keamanan Iran saat ini. Frasa “tidak akan menyeret negara ini ke dalam perang” berfungsi sebagai jaminan publik bahwa Iran tidak akan menjadi agresor, namun bukan berarti mereka akan pasif. Sebaliknya, penekanan pada “tidak akan membiarkan penjahat domestik atau internasional lolos tanpa hukuman” menegaskan komitmen rezim untuk mempertahankan kedaulatan dan stabilitas internal dengan segala cara. Istilah “penjahat domestik” secara implisit merujuk kepada para demonstran, aktivis hak asasi manusia, jurnalis, atau siapa pun yang dianggap menantang otoritas negara dari dalam. Sementara itu, “penjahat internasional” secara luas diinterpretasikan sebagai pemerintah asing, lembaga intelijen, atau organisasi yang dianggap melakukan intervensi dalam urusan internal Iran. Ancaman hukuman ini mencerminkan tekad rezim untuk menumpas perbedaan pendapat dan menjaga kontrol penuh atas narasi dan keamanan internal.
Dampak Kemanusiaan dan Pembungkaman Informasi di Tengah Krisis
Konsekuensi dari pendekatan keras ini terhadap kerusuhan internal telah menimbulkan korban jiwa yang signifikan. Human Rights Activists News Agency (HRANA), sebuah organisasi yang berbasis di Amerika Serikat yang dikenal karena pelaporan independennya tentang pelanggaran hak asasi manusia di Iran, telah mencatat angka yang mengkhawatirkan. Menurut HRANA, lebih dari 3.000 orang tewas dalam demo Iran. Angka ini, jika terverifikasi secara independen, mengindikasikan skala represi yang luar biasa dan menunjukkan tingkat kekerasan yang digunakan oleh aparat keamanan dalam menanggapi protes. HRANA, sebagai salah satu dari sedikit sumber informasi yang berani menantang narasi resmi pemerintah Iran, sering kali menghadapi tantangan besar dalam mengumpulkan data akurat, termasuk risiko terhadap informan dan aktivis di lapangan. Jumlah korban yang tinggi ini tidak hanya mencerminkan tragedi kemanusiaan tetapi juga memperparah krisis kepercayaan antara pemerintah dan rakyatnya, serta menarik kecaman keras dari komunitas internasional.
Dalam konteks upaya pembungkaman informasi, peran pemadaman internet menjadi sangat krusial. Menurut NetBlocks, sebuah organisasi pemantau tata kelola internet dan keamanan siber global, konektivitas internet di seluruh negeri telah turun drastis, mencapai sekitar 2 persen dari tingkat normal. Penurunan drastis ini bukan sekadar gangguan teknis, melainkan sebuah strategi yang disengaja dan terkoordinasi untuk mengisolasi penduduk, menghambat komunikasi antar demonstran, dan mencegah penyebaran informasi tentang peristiwa di lapangan kepada dunia luar. NetBlocks, dengan metodologi yang transparan dan reputasi yang kredibel, secara rutin memantau gangguan internet di seluruh dunia sebagai indikator kebebasan berekspresi dan akses informasi. Pemadaman internet berskala nasional ini secara efektif mempersulit verifikasi independen atas laporan korban jiwa, penangkapan, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Dampaknya meluas ke berbagai sektor, termasuk ekonomi, pendidikan, dan layanan publik, yang semuanya sangat bergantung pada konektivitas digital.
