Di tengah ketegangan yang kembali membara di perbatasan Asia Tenggara, Kamboja melontarkan tudingan keras terhadap tetangganya, Thailand. Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, secara gamblang menyatakan bahwa pasukan militer Thailand masih menduduki sejumlah wilayah kedaulatan Kamboja, sebuah klaim yang muncul setelah pertempuran sengit antara kedua negara meletus pada tahun lalu. Pernyataan ini tidak hanya menimbulkan kekhawatiran akan potensi eskalasi konflik, tetapi juga mempertanyakan efektivitas perjanjian damai yang seharusnya mengakhiri perseteruan tersebut. Pertanyaan krusial yang muncul adalah: Apa yang sebenarnya terjadi di perbatasan kedua negara, bagaimana perjanjian damai yang ditengahi oleh Donald Trump di Kuala Lumpur pada Oktober 2025 bisa rapuh, dan apa implikasi dari tudingan pendudukan wilayah ini terhadap stabilitas regional?
Situasi di perbatasan Kamboja dan Thailand kembali memanas menyusul pernyataan tegas dari Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan kantor berita internasional terkemuka, Reuters, Hun Manet mengungkapkan kekhawatirannya yang mendalam mengenai keberadaan pasukan Thailand yang masih bercokol di wilayah Kamboja. Ia tidak hanya menyatakan bahwa pasukan Thailand menduduki sejumlah area, tetapi juga mengklaim bahwa pendudukan tersebut melampaui batas-batas yang bahkan diakui oleh Thailand sendiri dalam klaim sepihaknya atas garis perbatasan. Lebih jauh lagi, Hun Manet menuduh pasukan Thailand melakukan pemasangan kawat berduri di dalam wilayah Kamboja, sebuah tindakan yang secara langsung menghalangi warga Kamboja untuk kembali ke rumah mereka dan secara efektif mengusir mereka dari tanah leluhur mereka.
“Pasukan Thailand masih menduduki wilayah Kamboja jauh di dalam banyak daerah. Ini bahkan lebih jauh dari klaim sepihak Thailand sendiri di garis perbatasan,” tegas Hun Manet kepada Reuters, Selasa (17/2). Ia menambahkan, “Ini bukan sebuah tuduhan, tetapi pernyataan berdasarkan fakta yang ada di lapangan.” Pernyataan ini sarat dengan implikasi serius, karena secara langsung menuduh Thailand melanggar prinsip-prinsip fundamental kedaulatan dan integritas wilayah Kamboja, dua pilar utama yang mendasari hukum internasional dan hubungan antarnegara yang stabil.
Perjanjian Damai yang Rapuh: Gencatan Senjata yang Dipertanyakan
Ketegangan yang kembali memuncak ini terjadi ironisnya setelah kedua negara menandatangani perjanjian damai pada Oktober 2025. Perjanjian tersebut, yang ditengahi oleh Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump, di Kuala Lumpur, seharusnya menjadi titik balik menuju rekonsiliasi dan stabilitas di perbatasan yang selama ini menjadi sumber konflik. Namun, klaim terbaru dari Kamboja mengindikasikan bahwa gencatan senjata yang disepakati ternyata tidak sepenuhnya menghentikan aktivitas militer di lapangan. Sebaliknya, kedua belah pihak justru saling tuduh mengenai siapa yang pertama kali melanggar kesepakatan tersebut, menciptakan lingkaran ketidakpercayaan yang terus berlanjut.
Laporan-laporan sebelumnya dari berbagai sumber media memang telah mengindikasikan bahwa gencatan senjata antara Thailand dan Kamboja sangat rapuh. Lima hari pertempuran mematikan yang terjadi sebelum perjanjian damai tersebut ditandatangani telah meninggalkan luka yang dalam. Meskipun PBB telah mendesak kedua pihak untuk mematuhi kesepakatan, kenyataannya di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Tuduhan pelanggaran gencatan senjata saling dilontarkan, bahkan ada laporan militer Thailand yang menuduh Kamboja melanggar perjanjian tersebut pada beberapa lokasi terpisah di sepanjang perbatasan yang disengketakan, seperti yang dilaporkan pada 30 Juli 2025. Situasi ini menciptakan atmosfer yang sangat rentan terhadap bentrokan baru, dengan ancaman konflik yang terus mengintai.
Respons Thailand dan Implikasi Internasional
Menanggapi tudingan keras dari Kamboja, pihak Thailand memberikan respons yang hati-hati namun tegas. Juru bicara Kementerian Pertahanan Thailand, Laksamana Muda Surasant Kongsiri, mengakui bahwa Thailand memang masih menempatkan pasukan di area tersebut. Namun, ia menekankan bahwa penempatan pasukan ini dilakukan dengan alasan untuk meredakan konflik, bukan untuk menduduki wilayah Kamboja. Thailand secara keras membantah tudingan adanya pendudukan wilayah.
“Kami mematuhi pernyataan bersama yang menyetujui untuk mempertahankan penempatan pasukan yang ada. Tidak ada bala bantuan,” ujar Surasant Kongsiri, mencoba meredakan ketegangan yang kembali meningkat. Pernyataan ini menyiratkan bahwa Thailand menginterpretasikan perjanjian damai sebagai persetujuan untuk mempertahankan status quo pasukan di perbatasan, sementara Kamboja melihatnya sebagai bukti pendudukan ilegal yang terus berlanjut. Perbedaan interpretasi ini menjadi inti dari ketegangan yang sedang berlangsung dan menjadi tantangan besar bagi upaya perdamaian berkelanjutan.
Situasi perbatasan Kamboja-Thailand ini, yang digambarkan sebagai ‘rapuh’ bahkan setelah adanya kesepakatan damai, menyoroti kompleksitas konflik perbatasan yang seringkali dipicu oleh sengketa historis dan klaim teritorial. Keberadaan pasukan yang masih ditempatkan, ditambah dengan tudingan pelanggaran kedaulatan, menciptakan kondisi yang sangat tidak stabil. Potensi bentrokan baru sangat mungkin terjadi jika tidak ada upaya diplomatik yang lebih intensif dan transparan dari kedua belah pihak, serta dukungan yang kuat dari komunitas internasional untuk memastikan kepatuhan terhadap perjanjian damai dan penghormatan terhadap hukum internasional. Kegagalan dalam menyelesaikan sengketa ini tidak hanya berdampak pada hubungan bilateral Kamboja dan Thailand, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara yang lebih luas.
