Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi mengumumkan komitmen pendanaan masif senilai US$10 miliar atau setara dengan Rp162 triliun untuk memulai proses rekonstruksi besar-besaran di Jalur Gaza, Palestina, melalui lembaga multilateral baru yang diberi nama Dewan Perdamaian atau Board of Peace. Pengumuman ambisius ini disampaikan dalam pertemuan perdana dewan tersebut yang berlangsung di Washington pada hari Kamis, di mana Trump menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan langkah konkret untuk mengakhiri krisis kemanusiaan dan kehancuran yang telah melanda wilayah tersebut. Meskipun angka Rp162 triliun terdengar fantastis, Trump memberikan perspektif retoris dengan menyebutkan bahwa jumlah tersebut sebenarnya sangat kecil jika dibandingkan dengan biaya operasional militer dalam peperangan, yang menurut kalkulasinya hanya setara dengan biaya pertempuran selama dua pekan. Langkah ini diambil di tengah sorotan global terhadap peran Amerika Serikat dalam stabilitas Timur Tengah, dengan melibatkan sekitar 50 pemimpin negara, termasuk kehadiran langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang memberikan dukungan strategis terhadap visi perdamaian tersebut.
Dalam pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan dari sedikitnya 40 negara tersebut, Trump merinci bahwa dukungan finansial tidak hanya datang dari Gedung Putih. Anggota dewan lainnya telah mengalokasikan dana tambahan sebesar US$7 miliar (sekitar Rp110 triliun) untuk mempercepat pembangunan kembali infrastruktur Gaza yang lumpuh. Sejumlah negara strategis seperti Kazakhstan, Azerbaijan, Uni Emirat Arab, Maroko, Bahrain, Qatar, Arab Saudi, Uzbekistan, dan Kuwait dilaporkan telah mengumpulkan uang muka awal sebagai bentuk komitmen nyata. Trump memandang setiap dolar yang disalurkan bukan sekadar bantuan kemanusiaan, melainkan sebuah investasi jangka panjang dalam stabilitas keamanan dan harapan akan lahirnya kawasan yang harmonis. Kendati demikian, tantangan besar tetap membayangi mengingat estimasi kebutuhan total untuk membangun kembali wilayah Palestina yang hancur akibat konflik berkepanjangan mencapai angka US$70 miliar, yang berarti dana yang terkumpul saat ini baru menutupi sebagian kecil dari lubang kebutuhan yang ada. Gedung Putih sendiri hingga saat ini belum memberikan rincian spesifik mengenai sumber dana US$10 miliar tersebut ketika dikonfirmasi oleh media internasional.
Visi Strategis “Gaza Baru” dan Pasukan Stabilisasi Internasional
Dewan Perdamaian yang digagas Trump tidak hanya dirancang sebagai solusi jangka pendek untuk Gaza, tetapi juga diproyeksikan menjadi instrumen intervensi diplomatik di berbagai titik rawan konflik di seluruh dunia. Trump menekankan bahwa dewan ini akan melakukan hal-hal yang sebelumnya dianggap mustahil oleh banyak pihak, dengan menjadikan proyek rekonstruksi Gaza sebagai cetak biru atau model penyelesaian konflik bagi wilayah lain. Salah satu poin krusial dalam rencana ini adalah pembentukan pasukan stabilisasi yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam skema ini, sejumlah negara telah menyatakan kesiapannya untuk mengirimkan ribuan personel militer guna menjaga keamanan selama proses transisi. Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, mengambil peran kepemimpinan yang signifikan dengan menjanjikan pengiriman hingga 8.000 pasukan perdamaian. Pasukan ini nantinya akan berada di bawah komando seorang jenderal Amerika Serikat dengan didampingi oleh seorang wakil komandan dari Indonesia, yang memulai operasinya dari wilayah Rafah untuk melatih pasukan polisi Palestina yang baru dengan target akhir mencapai 20.000 personel keamanan.
Rencana pembangunan fisik yang dipaparkan dalam pertemuan tersebut mengusung konsep “Gaza Baru” dan “Rafah Baru” dengan pendekatan pengembangan real estate yang sangat modern. Melalui video presentasi yang menggunakan teknologi render AI, diperlihatkan visi masa depan Gaza yang dipenuhi dengan menara-menara pencakar langit yang berkilauan, saluran air buatan, serta kawasan pemukiman yang menyerupai gaya pinggiran kota di negara-negara maju. Mark Rowan, CEO Apollo Global Management, memberikan valuasi ambisius terhadap garis pantai dan potensi infrastruktur Gaza yang mencapai US$115 miliar. Rencana sepuluh tahun tersebut mencakup pembangunan 100.000 rumah di Rafah untuk menampung 500.000 orang pada tahap awal, yang kemudian akan diperluas menjadi 400.000 rumah untuk seluruh penduduk Gaza. Selain itu, proyek ini akan membangun “Gerbang Abrahamik” yang menghubungkan Gaza secara logistik dengan Mesir, Israel, Yordania, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, bahkan diproyeksikan menjangkau pasar India dan Eropa. Menariknya, dunia olahraga juga turut dilibatkan melalui komitmen FIFA sebesar US$75 juta untuk membangun fasilitas sepak bola, sebuah langkah yang dipertegas dengan kehadiran Presiden FIFA Gianni Infantino dalam acara tersebut.
Kontroversi Diplomatik dan Tantangan Implementasi di Lapangan
Di balik kemegahan rencana ekonomi tersebut, Dewan Perdamaian menghadapi kritik tajam terkait aspek legitimasi dan representasi politik. Salah satu poin yang paling diperdebatkan adalah ketiadaan perwakilan resmi dari pihak Palestina dalam struktur pengambilan keputusan dewan, sementara pihak Israel dilibatkan secara aktif. Kondisi ini memicu kecaman dari berbagai tokoh agama dan pakar hak asasi manusia yang melabeli inisiatif ini sebagai proyek kolonial modern di mana masa depan warga Palestina ditentukan oleh pihak eksternal tanpa melibatkan suara mereka sendiri. Kardinal Pierbattista Pizzaballa, Patriark Latin Yerusalem, secara terbuka menyebutnya sebagai operasi kolonial yang memaksakan kehendak pihak lain terhadap kedaulatan Palestina. Senada dengan itu, penasihat Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Mahmoud Al-Habbash, menyatakan bahwa meskipun rencana ini mungkin dilihat sebagai pilihan yang lebih baik di antara opsi-opsi buruk lainnya, kepemimpinan Palestina pada dasarnya menolak pengaturan sementara yang mengabaikan hak-hak politik fundamental mereka.
Tantangan teknis dan keamanan juga menjadi hambatan nyata dalam implementasi rencana 20 poin Trump. Masalah pelucutan senjata kelompok Hamas menjadi salah satu ganjalan utama, mengingat kelompok tersebut enggan menyerahkan persenjataan mereka selama serangan militer Israel masih terus berlangsung di lapangan. Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, menegaskan bahwa kehadiran pasukan internasional seharusnya difokuskan pada pemantauan gencatan senjata dan pencegahan agresi lebih lanjut, bukan sekadar pelucutan senjata sepihak. Selain itu, rencana besar pembangunan real estate ini belum memberikan kejelasan mengenai di mana warga Palestina akan tinggal selama proses konstruksi berlangsung dan bagaimana mekanisme alokasi properti mewah tersebut nantinya. Pengabaian terhadap dimensi sosiopolitik ini dikhawatirkan akan mengubah Gaza menjadi zona ekonomi yang terintegrasi secara regional namun kehilangan identitas nasionalnya, sebuah kekhawatiran yang terus disuarakan oleh para peneliti dari lembaga pemikir internasional seperti Chatham House.
Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam forum ini menegaskan posisi strategis Indonesia yang mencoba menyeimbangkan peran sebagai pendukung setia kemerdekaan Palestina sekaligus mitra strategis dalam inisiatif perdamaian global yang dipimpin Amerika Serikat. Dengan komitmen pengiriman pasukan dalam jumlah besar, Indonesia berupaya memastikan bahwa proses transisi menuju stabilitas di Gaza berjalan dengan pengawasan yang adil. Namun, keberhasilan Dewan Perdamaian ini akan sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk mengubah skeptisisme internasional menjadi kepercayaan, serta membuktikan bahwa investasi triliunan rupiah tersebut benar-benar ditujukan untuk kesejahteraan rakyat Palestina, bukan sekadar proyek pengembangan lahan yang menguntungkan korporasi global. Seiring dengan berjalannya waktu, dunia akan melihat apakah visi “Gaza Baru” ini akan menjadi kenyataan yang membawa kedamaian abadi atau sekadar janji politik di atas kertas render AI yang canggih.
Pilihan Editor: Pujian Trump kepada Prabowo di KTT Board of Peace
